 |
| FGD : KONSEPSI NTB gelar acara FGD Multi Stakeholder di ruang rapat Bappeda Lotim |
Selong-- Konsorsium Untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (KONSEPSI) NTB dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Timur laksanakan Focus Group Discussion (FGD) Multistakeholder. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk adaptasi perubahan iklim.
Acara pertemuan tersebut diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah faerah Lombok Timur, kepala Desa Perigi dan Desa Sapit, NGO/CSO serta media.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur, ada penurunan produk domestik regional bruto di tahun 2018 sebesar 3,36 persen yang diakibatkan oleh bencana alam dan perubahan Iklim dan cuaca tahun 2020 PDRB mengalami kontraksi 3,1 persen akibat dari pandemi covid-19 dibanding 2019. Peran terbesar pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Timur adalah sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.
Kepala BAPPEDA Lombok Timur, Hj. Baiq Miftahul Wasli, S.E.,M.Si, menyatakan, bencana alam dan perubahan iklim memberikan dampak nyata dan signifikan terhadap pembangunan di Lombok Timur, termasuk pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yang menjadi komoditi PDRB daerah. Sehingga perlu melakukan upaya terintegrasi dan kerja kolaboratif dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Jadi memang beberapa tahun belakangan terasa sekali dampak dari bencana alam dan perubahan iklim termasuk juga pandemi covid-19 terhadap pertumbuhan pembangunan daerah, berbagai sektor terdampak akibat kondisi itu hingga saat ini dan memang penting sekali untuk mendorong kerja kolaboratif berbagai pihak dalam mengembangkan aksi-aksi yang lebih baik dalam menghadapi situasi tersebut,” ucapnya dalam pembukaan kegiatan FGD di ruang rapat BAPPEDA, Senin (27/12).
Senada, direktur KONSEPSI NTB, Dr. Moh. Taqiuddin, S.Pt.,M.Si, menyampaikan jika pertemuan dalam rangka FGD Untuk Adaptasi Perubahan Iklim ini merupakan upaya pengenalan dan sinkronisasi program antar pihak terkait. Selain itu, FGD ini ditujukan untuk advokasi kebijakan terkait isu perubahan iklim melalui program Voice for Inclusiveness Climate Resilience Actions (VICRA).
“Tentu kami juga mendorong kerja bersama dalam menangani persoalan kebencanaan dan perubahan iklim yang menjadi persoalan kita bersama, karna hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi penghidupan masyarakat serta berdampak pada aspek pembangunan daerah, pertemuan ini tentu menjadi moment untuk membangun pemikiran, aksi dan kebijakan yang lebih baik sebagai upaya menghadapi persoalan tersebut,” jelasnya.
Pertemuan tersebut dinilai menjadi kunci KONSEPSI NTB bersama pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur serta pihak terkait untuk memperkuat komitmen dalam rangka menghadapi berbagai risiko akibat bencana alam dan perubahan iklim.
“Sesungguhnya komitmen kita bersama menjadi satu hal yang penting dalam menekan dampak yang akan kita hadapi akibat bencana alam dan perubahan iklim,” tutupnya.(hs)
