 |
| SEGEL : Kader partai PPP Lotim melakukan aksi segel kantor DPC PPP Lotim |
Selong--Puluhan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lombok Timur melakukan aksi segel Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC), pada minghu (26/12). Aksi segel tersebut siberengi dengan slogan jalan pulang menuju ka'bah (PPP).
Aksi penyegelan dilakukan sebagai bentuk kemarahan kader yang tergabung dalam Aliansi Kader Militan PPP Lombok Timur, lantaran apa yang menjadi tuntutan mereka pada aksi tanggal 22 Desember Pekan lalu di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) tidak menuai kepastian.
Menyikapi semua itu, massa militansi Partai Persatuan Pembangunan Lotim atas nama ketua - ketua PAC se-kabupaten Lombok Timur imana akan memberikan ultimatum terus-menerus melalui aksi jihad meluruskan prinsip perjuangan Amar ma'ruf nahi munkar.
Dalam pembacaan berita acara pernyataan bersama di hadapan media, kader militan meminta kepada DPP PPP untuk pembatalan SK DPC PPP Kabupaten Lombok Timur dan meluruskan kekeliruan tersebut, yang kedua sadar dan sengaja menciptakan konflik di internal partai serta diduga memanfaatkan muscab mengeruk uang.
Selain menuntut Surat Keputusan (SK) Ketua DPC PPP Lombok Timur dibatalkan atau ditunda. Ketua dan Sekjen DPW PPP Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di lengserkan.
Koordinator umum Kader Militansi PPP Lombok Timur Baihaki Habil Mengatakan, Tujuan dilakukannya penyegelan kantor hari ini untuk meminta agar tuntutan aspirasi yang dilakukan beberapa waktu lalu dipertimbangkan. Ia meminta SK DPC PPP ditinjau kembali.
"Tujuan kita melakukan penyegelan hari ini selaku kordum (Kordinator umum. red) dan beberapa PAC murni kita minta supaya tuntutan aspirasi kita untuk ditinjau kembali SK DPC PPP Lombok Timur dan dibatalkan", tegasnya
Dalam aksi penyegelan ini,lanjutnya, mereka membuat berita acara penyegelan yang ditandatangani oleh 14 pengurus PAC dan badan otonom partai. Tindakan itu dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut karena belum dipenuhinya apa yang menjadi tuntutannya untuk membatalkan SK DPC PPP Lombok Timur.
Selanjutnya, Baihaki menegaskan, jika tuntutannya tak dipenuhi, pihaknya akan melakukan aksi lanjutan dengan mengakomodir masa yang lebih banyak lagi hingga SK DPC PPP Lombok Timur ditinjau kembali atau dibatalkan.
"Tentunya Lombok Timur akan terus membara kami ciptakan karena ini menyangkut masalah luka hati militansi terhadap DPP terkait cara-cara arogan DPW karena melanggar AD/ART pada proses Muscab kemarin," Ujarnya.
Ia juga membeberkan jika orang-orang yang didudukan pada SK yang dikeluarkan tidak memenuhi persyaratan sesuai yang telah diatur dalam AD/ART. Menurutnya, Ketua dan Sekertaris DPC jika mengacu pada AD/ART tidak sah menjadi pimpinan karena belum memenuhi syarat, minimal menjadi pengurus selama 5 tahun.
Baihaki juga tidak menampik jika polemik ini dapat mempengaruhi pandangan masyarakat, khusus Lombok Timur terhadap PPP. Terkait itu, dia mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai. Karena kata dia, ini menjadi tanggungjawab DPW Karena sikap arogansi DPW.
"Sehingga suasana kepengurusan yang sebelumnya berjalan kondusif dan baik, akan tetap melalui proses Muscab, seperti DPW dan DPP melakukan cara-cara yang tidak peer sekaligus menyimpang dari AD/ART partai sehingga terjadi seperti ini," ungkapnya.
Ditempat sama Pengurus Anak Cabang (PAC) Kecamatan Sikur, Lalu Irfan Sukri menyatakan bahwa pada saat Muscab Oktober lalu dinilai banyak menuai penyelewengan dari aturan partai.
Bagaimana tidak, kluhnya, saat rapat tim formatur saja tidak pernah quorum. Selain itu, bebernya, pada saat rapat formatur virtual, forum mengusulkan orang yang berbeda dari yang ditetapkan saat ini.
Karena itu, atas keputusan SK DPC kali ini diduga akal-akalan dan permainan Ketua DPW. Hal itu diyakini lantaran pada saat rapat formatur virtual Ketua DPW meninggalkan forum dan tidak ada kesepakatan, tiba-tiba keluar keputusan Pimpinan DPC. Padahal Ketua hari ini tidak masuk usulan tim formatur saat itu kata dia.
"Ketua DPW ini tidak patut kita hormati dan tidak orang yang betul - betul tidak profesional, karena pada saat rapat formatur pertama di kantor DPW dia mengatakan akan mengajukan H. Rohaiman, dan pada rapat virtual kami mengusulkan H. L Hatman tapi rapat tidak ada hasil," Tutupnya.(hs)
