 |
| Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy tandatangani perjanjian kerjasama dengan Oxfam Great |
Selong-- Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy, teken perjanjian kerja sama dengan Oxfam Great Britain, terkait pemberdayaan perempuan dan ketangguhan menghadapi bencana.
Penandatanganan kedua belah pihak berlangsung di ruang rapat utama (Rupatama) satu, kantor Bupati Lotim Senin (24/1).
"Saya mengapresiasi kinerja Oxfam yang telah hadir tak kurang dari 10 tahun dalam upaya penguatan dan pemberdayaan perempuan di daerah ini," kata pria yang karib disapa Sukiman dalam sambutannya.
Fokus lembaga tersebut, jelasnya, diantara tujuh indikator kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu ia meminta agar kerja sama dengan Oxfam dapat lebih diperluas di indikator lainnya.
Bupati sekilas memaprakan kondisi Gumi Patuh Karya saat ini, seperti masih tingginya angka kemiskinan, persoalan pengangguran, angka kematian ibu dan bayi, hingga indeks pembangunan manusia (IPM).
Secara khusus dirinya memberikan penekanan pada angka kematian ibu dan bayi. Menurutnya diperlukan inovasi untuk menekan hingga sekecil mungkin kasus kematian terhadap dua hal itu.
Sukiman menyebut kematian ibu dan bayi diantaranya disebabkan pernikahan usia anak, hingga keterlambatan rujukan. Lebih tegas, Bupati meminta agar seluruh pihak terkait, utamanya Kepala Puskesmas, memberikan perhatian serius untuk ketepatan dan kecepatan rujukan.
"Rujukan diminta memprioritaskan fasilitas kesehatan (faskes) Pemerintah dibanding faskes swasta, terlebih faskes pemerintah memiliki peralatan yang sudah sangat lengkap," pintanya
Perwakilan Oxfam di Lombok Timur, Adi Pratama menyebut, dalam 10 tahun ini pihaknya fokus pada kepemimpinan perempuan. Seperti penghentian kekerasan berbasis gender dan ketangguhan perempuan dalam bencana.
"Dengan isu besar pada pemberdayaan perempuan," ucapnya
Dalam kegiatannya organisasi ini bekerja sama dengan lintas sektor mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), juga lembaga non pemerintah lainnya. (kin)
