 |
| Sosialisasi : Pemerintah Desa Surabaya Utara gelar sosialisasi paralegal |
Selong--Pemerintah Desa Surabaya Utara menggelar sosialisasi Paralegal Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kegiatan tersebu dilaksanakan di Aula Kantor Desa Surabaya Utara pada Rabu (06/1).
Kepala Desa Surabaya Utara, Ahmad Rusdan mengungkapkan, kegiatan tersebut digelar guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya berangkat melalui jalur resmi.
Tak segan, Rusdan menyebt adanya maayarakat Desa Surabaya yang meninggal dunia akibat kapal karam. Kedua orang tersebut, jelasnya, hendak melakukan perjalanan pulang melalui jalur non resmi (ilegal). Karena itu, dirinya berharap agar masyarakat menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan pelajaran.
Selanjutnya, Ahmad Rusdan menyampaikan rasa syukur atas peran dan bantuan BP2MI, karena telah memulangkan jenazah masyarakatnya yang menjadi korban bujuk rayu oknum calo atau sponsor yang tidak sesuai prosedur.
"Terimakasih kami sampaikan, berkat bantuan dari BP2MI masyarakat kami yang meninggal karena kecelakaan boat, jenazahnya bisa dipulangkan," ucapnya.
Rusdan menegaskan kedepannya tak akan beri ruang bagi calo atau sponsor yang memberangkatkan masyarakatnya secara ilegal. Ia juga tidak akan memberikan rekomendasi bagi masyarakat yang ingin menjadi PMI ke luar negeri melalui jalur tidak resmi.
Disisi lain, Kepala UPT BP2MI Provinsi NTB, Abri Danar Prabawa memberikan apreaiasi terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Surabaya Utara. Menurutnya kegiatan seperti ini harus didukung secara berkelanjutan.
"Kegiatan dari Desa Surabaya Utara ini perannya cukup baik dan kita pasti akan dukung, karena peran Desa dalam hal memberikan perlindungan bagi PMI cukup besar, sesuai amanat UU nomor 17 tahun 2017 ada diamankan untuk itu, kita wajib suport dan terus tingkatkan informasi dan komunikasi"terangnya.
Yang utama, sambungnya, pihaknya ingin memastikan seluruh yang bekerja ke luar negeri itu harus sesuai prosedur dan terampil. Dia mengingatkan agar tidak ada lagi warga yang menjadi korban. Khususnya masyarakat Desa Surabaya.
"Jangan sampai yang berangkat banyak masalah, tentu masalah itu pasti ada, perlindungan itu kan bukan berarti nanti zero semua, namun kita memastikan sejak awal harus terlindungi," ucapnya.
Senada, Ketua SBMI Lombok Timur, Usman menyampaikan, pihaknya kerap kali menyuarakan bahwa menjadi CPMI harus melalui prosedur secara legal. Selama ini, katanya, dari berbagai kasus PMI yang telah ia dampingi tak jarang adalah PMI ilegal.
Karena itu, dirinya yakin dengan diberikannya pemahaman hukum kepada masyarakat tentu akan sangat membantu. Sehingga persoalan- persoalan yang sering dialami CPMI, PMI dan keluarganya dapat diminimalisir. Terlebih, jelasnya, akhir - akhir ini banyak masyarakat Lombok Timur menjadi korban penipuan oknum tekong.
"Hari ini kita harus jadi PMI yang melek aturan hukum, menjadi PMI yang cerdas itu tentu harus pandai memilah dan memilih informasi, jangan sampai mudah tertipu dengan bujuk rayu tekong atau calo,"tegasnya.
Usman menilai, dengan kehadiran program tersebut, pemerintah Daerah telah memberikan perhatian lebih untuk PMI. Hal itu terbukti dengan telah disahkannya Perda tentang PMI.
Kepala Desa Surabaya Utara, Ahmad Rusdan mengungkapkan, kegiatan tersebut digelar guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya berangkat melalui jalur resmi.
Tak segan, Rusdan menyebt adanya maayarakat Desa Surabaya yang meninggal dunia akibat kapal karam. Kedua orang tersebut, jelasnya, hendak melakukan perjalanan pulang melalui jalur non resmi (ilegal). Karena itu, dirinya berharap agar masyarakat menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan pelajaran.
Selanjutnya, Ahmad Rusdan menyampaikan rasa syukur atas peran dan bantuan BP2MI, karena telah memulangkan jenazah masyarakatnya yang menjadi korban bujuk rayu oknum calo atau sponsor yang tidak sesuai prosedur.
"Terimakasih kami sampaikan, berkat bantuan dari BP2MI masyarakat kami yang meninggal karena kecelakaan boat, jenazahnya bisa dipulangkan," ucapnya.
Rusdan menegaskan kedepannya tak akan beri ruang bagi calo atau sponsor yang memberangkatkan masyarakatnya secara ilegal. Ia juga tidak akan memberikan rekomendasi bagi masyarakat yang ingin menjadi PMI ke luar negeri melalui jalur tidak resmi.
Disisi lain, Kepala UPT BP2MI Provinsi NTB, Abri Danar Prabawa memberikan apreaiasi terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Surabaya Utara. Menurutnya kegiatan seperti ini harus didukung secara berkelanjutan.
"Kegiatan dari Desa Surabaya Utara ini perannya cukup baik dan kita pasti akan dukung, karena peran Desa dalam hal memberikan perlindungan bagi PMI cukup besar, sesuai amanat UU nomor 17 tahun 2017 ada diamankan untuk itu, kita wajib suport dan terus tingkatkan informasi dan komunikasi"terangnya.
Yang utama, sambungnya, pihaknya ingin memastikan seluruh yang bekerja ke luar negeri itu harus sesuai prosedur dan terampil. Dia mengingatkan agar tidak ada lagi warga yang menjadi korban. Khususnya masyarakat Desa Surabaya.
"Jangan sampai yang berangkat banyak masalah, tentu masalah itu pasti ada, perlindungan itu kan bukan berarti nanti zero semua, namun kita memastikan sejak awal harus terlindungi," ucapnya.
Senada, Ketua SBMI Lombok Timur, Usman menyampaikan, pihaknya kerap kali menyuarakan bahwa menjadi CPMI harus melalui prosedur secara legal. Selama ini, katanya, dari berbagai kasus PMI yang telah ia dampingi tak jarang adalah PMI ilegal.
Karena itu, dirinya yakin dengan diberikannya pemahaman hukum kepada masyarakat tentu akan sangat membantu. Sehingga persoalan- persoalan yang sering dialami CPMI, PMI dan keluarganya dapat diminimalisir. Terlebih, jelasnya, akhir - akhir ini banyak masyarakat Lombok Timur menjadi korban penipuan oknum tekong.
"Hari ini kita harus jadi PMI yang melek aturan hukum, menjadi PMI yang cerdas itu tentu harus pandai memilah dan memilih informasi, jangan sampai mudah tertipu dengan bujuk rayu tekong atau calo,"tegasnya.
Usman menilai, dengan kehadiran program tersebut, pemerintah Daerah telah memberikan perhatian lebih untuk PMI. Hal itu terbukti dengan telah disahkannya Perda tentang PMI.
Karena itu, ia berharap pemerintah desa khususnya Pemerintah Desa Surabaya Utara benar-benar memberikan perhatian, perlindungan dan pemberdayaan terhadap CPMI, PMI dan keluarganya serta pemberdayaan bagi purna PMI. Karena PMI disisi lain sebagai salah satu penyumbang remitansi terbesar di Lombok Timur. (hs)
