Wakil ketua 1 DPRD Lombok Timur, H Daeng Paelori, SE temui masa aksi
Selong -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur, H Daeng Paelori SE temui masa aksi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) NTB Raya Wilayah II (Dua). Aksi tersebut berlangsung didepan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Selasa (28/6).
Aksi tersebut memunculkan beberapa tuntutan yakni tentang penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) bagi ternak di Lombok Timur, Pembangunan Kereta Gantung Rinjani dan Upaya pelegalan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LBGT).
Wakil Ketua DPRD, H.Daeng Paelori SE saat berada ditengah keruman massa memberikan respon pada setiap tuntutan yang disampikan mahasiswa. Yang mana dalam persoalan LGBT Ia sepakat dengan massa aksi untuk sama-sama menyuarakannya agar tidak terjadi hal demikian di negara Indonesia secara umum dan di semua daerah secara khususnya terutama di Lombok Timur.
Pada dasarnya terkait persoalan LGBT lanjut Pria yang akrab disapa HDP itu, masyarakat Lombok Timur tidak akan ada yang sepakat dengan itu, karena bertolak belakang dengan norma agama dan adat istiadat ketimuran yang terus di junjung. Sehingga khusus di daerah Lombok Timur, LGBT harus di haramkan, bila perlu pemerintah daerah harus didesak untuk bersama-sama membuat peraturan daerahnya.
"Jadi saya kira semua kita ini, tidak ada yang sepakat LBGT ini, saya yakin, ini ide bagus, untung kalian suarakan, siapa lagi yang suarakan kalau tidak kalian, ini harus terus di gaungkan, di mana saja, walaupun belum ada aturan turunannya didaerah tidak apa-apa. Nanti kita buat aturan sendiri tentang LBGT di daerah kita. Jangan sampai dia tumbuh dan berkembang,"Sebutnya
Selanjutnya mengenai tuntutan tentang Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dengan lugas HDP memberikan tanggapannya, dimana wabah yang hampir sama dengan Covid -19 tersebut harus jadi perhatian serius. Hanya saja dalam penaganannya tidak sama dengan wabah covid-19, sehingga membuatnya bersama anggota DPRD lainnya mengundang dinas terkait guna meminta data-data dan jumlah hewan ternak yang terjangkit PMK di Lombok Timur.
"Beberapa waktu yang telah lewat kami mengundang dinas untuk meminta data jumlah hewan ternak yang terjangkit PMK. Walaupun kami anggap anggaranya tidak cukup untuk membeli vaksin dan lainya itu juga kami suarakan agar kedepannya dapat di tambah,"ucapnya.
Selain itu,lajutnya sapi-sapi yang berasal dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang membuat masyarakat terus ditagih pihak bank, dan seolah-olah seperti memiliki hutang besar, pihaknya tetap mewanti-wanti agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat.
"Dalam kaitan itu, Kami tetap meminta secara terbuka agar persoalan tersebut dapat di carikan jalan keluar,"sebutnya.
Di Lombok Timur sendiri, kata Paelori ada tiga kategori jumlah sapi yang ada yakni pertama yang memang di pelihara rakyat untuk kebutuhan makan,minum dan membiayai anaknya sekolah. Kemudian kedua yang dimiliki orang-orang kaya yang di adas (Pelihara) masyarakat peternak. Ketiga ada sapi yang juga berasal dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunganya di subsidi pemerintah daerah tapi dalam kondisi ini semuanya terkena dengan wabah PMK tersebut.
"Oleh Karena itu kami tetap mendesak dan menghimbau kepada pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan ini," jelasnya.
Selanjutnya, terkait dengan isu pembangunan Kreta Gantung Pihaknya akan terus bersuara agar tidak sampai merugikan masyarakat banyak sebab Kalau sampai merugikan tentunya menjadi pertimbamgan di DPRD.p
"Percuma di bagun kalau merugikan masyarakat banyak, tapi sampai hari ini tidak ada satu Dinas pun atau Bupati yang membicarakan terkait Kereta Gantung Ini ke DPRD akan di bangun,"jelasnya. (hs)
