Selong--Lima perempuan dari Sekolah Perempuan di Lombok Timur menyampaikan harapannya kepada Bupati HM Sukiman Azmy.
Adapun 5 orang tersebut bernama Fauziah, Zinuraini, Kurniati, Siska, dan Marlina.
Para perempuan ini rupanya tidak hanya menyampaikan harapan, mereka sebagai pribadi, ketua dan anggota sekolah perempuan sekaligus pengajar dan anggota masyarakat kerap menerima serta membantu menangani berbagai keluhan masyarakat terhadap bantuan maupun layanan pemerintah.
Harapan tersebut dilontarkan sebagai hasil musyawarah perempuan, Rabu (27/7) kemarin.
Tak ingin menyiakan kesempatan, para perempuan tersebut menyampaikan keluhannya kepada pimpinan daerah Kabupaten Lombok Timur terkait persoalan kartu Indonesia Sehat (KIS), Penerima Bantuan Iuran (PBI), kelengkapan dokumen kependudukan, akta nikah dan akta cerai.
Persoalan tersebut dinilai penting karena dapat menyebabkan terhambatnya akses terhadap bantuan sosial dan program pemerintah lainnya, penguatan kapasitas dan fasilitas umum yang layak bagi difabel.
Selain itu, para perempuan tersebut juga menyuarakan upah layak, hingga implementasi terhadap Perbup maupun Perda terkait pencegahan perkawinan usia anak yang dinilai belum optimal.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Sukiman memerintahkan seluruh jajarannya untuk merespon berbagai harapan lima perempuan itu. Ia meminta seluruh OPD dapat mendukung upaya pemberdayaan perempuan dan kelompok marjinal rentan seperti difabel.
Tidak hanya OPD, Bupati juga meminta agar desa dapat mengalokasikan dana bagi pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan.
Usai merespon hasil musyawarah perempuan tersebut, Bupati melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Institut KAPAL Perempuan terkait pelaksanaan program INKLUSI di Kabupaten Lombok Timur.
Dia menjelaskan, INKLUSI merupakan program kemitraan Australia dan Indonesia menuju masyarakat inklusif sebagai salah satu upaya menghapus kekerasan maupun diskriminasi terhadap kelompok rentan dan minoritas menuju pembangunan yang inklusif.
Pelaksanaan program INKLUSI ini menyasar 12 desa di 9 kecamatan dengan tujuan diantaranya memperkuat kepemimpinan perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan, akses, partisipasi, dan kontrol terhadap program-program pembangunan sebagai bagian dari perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan perspektif Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI).
Selain itu program ini diharapkan dapat pula mendukung pengintegrasian perspektif GEDSI dalam pengembangan data, perencanaan, penganggaran, pembentukan kebijakan, monitoring dan evaluasi.
Lombok Timur menjadi satu dari 10 kabupaten/kota yang dipilih dalam pelaksanaan program INKLUSI ini, dengan Institut KAPAL Perempuan dan LPSDM NTB sebagai Mitra dan Pendamping.
Direktur Eksekutif Institut KAPAL Perempuan, Misiyah secara virtual menyampaikan program ini juga merupakan lanjutan program yang telah dijalankan Insitut KAPAL Perempuan di Lombok Timur yang baru saja berakhir, yaitu program ACTION.
Sejumlah inteverensi atas dilaksanakannya Program INKLUSI termasuk sebagai bentuk respon terhadap dampak pandemi Covid-19 yang masih terasa.
Ditambah pula memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengatasi penyebab marjinalisasi di Indonesia. Serta yang terpenting adalah mendukung komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).(hs)
