 |
| Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) saat melakukan aksi unjuk rasa |
SELONG-- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Lotim, senin (21/11).
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lombok Timur, Zulhuda menyatakan, Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan untuk mendesak pemerintah Kabupaten Lombok Timur menghentikan alih fungsi gedung Bupati sebagai tempat jual beli beras.
Tidak hanya itu, mahasiswa mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Lotim mengevaluasi jajaran direksi PD Aagro Selaparang serta membuat panitia khusus (Pansus).
Alhasil, tuntutan mahasiswa tersebut dijawab oleh Komisi 3 DPRD Lotim, Hasan Rahman. Dalam pidatonya, ia menyatakan bahwa akan menggelar rapat bersama dengan mahasiswa terkait persoalan tersebut.
Dia menilai, apapun kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Sukiman terhadap PD Agro Selaparang kurang relevan. Pasalnya, manajemen perusahaan tersebut masih rapuh.
"Dari kemarin kita sudah bilang bahwa PD Agro menejemennya masih belum sempurna dan sangat rapuh, sehingga apapun kebijakan Bupati terkait pembelian beras dan air masih kurang relevan," ucapanya.
Sementara itu, Direktur Umum PD Agro Selaparang, Muhammad Ali saat dikonfirmasi melalui telepon mengungkapkan, pihaknya bakal terus melakukan penjualan beras kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Lotim.
Menurut Ali, pihaknya sedang menjalankan kebijakan pimpinan daerah. Sehingga dalam kegiatan tersebut dinilai tidak melanggar aturan.
"Kami di Agro menjalankan apa yang diperintah oleh Pemda dalam hal ini pak bupati sebagai penentu kebijakan melalui surat edaran itu," tegasnya.
Selanjutnya, Ali menyebut pihaknya akan tetap berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Ia membantah jika pihaknya berada dibelakang cukong.
Terhadap kondisi itu, Ali meminta agar para demonstran menyampaikan aspirasi berlandaskan data.
Soal beras, lanjutnya, diakui diambil dari pengusaha yang mengambil komoditi dari petani biasa, salah satunya ialah di wilayah selatan. Tidak disebutkan secara pasti lokasi tersebut, namun begitu ia membantah mengambil komoditi dari luar kabupaten.
"Kami ngambil di pengusaha dan mereka ngambil di petani biasa, tidak ada yang ngambil di Lombok Tengah," pungkasnya.(jl)
