SELONG-- Sekertaris Daerah Kabbupaten Lombok Timur, HM Juaini Taofik mendorong pemerintah kecamatan dan desa guna melakukan upaya perbaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) melalui bulan bakti perbaikan data PBB.
Hal itu diungkapkan pada rapat evaluasi optimalisasi PAD tahun 2023, senin (14/8) kemarin.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), di Kabupaten Lombok Timur terdapat 352.340 unit rumah.
Ironisnya, yang tercatat pada SPPT sebanyak 140.731 unit rumah. Tak heran, jika Sekda Juaini mendorong perbaikan data.
"Data tersebut sudah termasuk ruko, tower, rumah sakit, pertokoan, tambak udang dan lainnya," ungkapnya.
Baca juga : Bupati Sukiman Teken dan Serahkan SK PPPK
Sementara itu, sambungnya, Sekda Juaini Taofik menyebut Bappenda mencatat sekitar 25 persen rumah yang tercatat dalam SPPT.
Artinya, kata Sekda, sebagian besar masih berbentuk lahan.
Dia (Sekda-red) menyadari, kondisi tersebut tidak terlepas dari peran aktif masyarakat sebagai wajib pajak.
Namun begitu, terangnya, disisi lain juga menjadi bagian dari penilaian petugas.
Karena itu, pada bulan bakti, diharapkan dapat memberikan data rill. Termasuk, kata dia, sebagai bagian dari pemetaan potensi dan upaya peningkatan realisasi PBB-P2.
Selanjutnya, Sekda menyinggung realisasi PBB-P2 hingga mendekati tenggat akhir 31 agustus.
Ia meminta para Camat dan Kepala Desa untuk menggencarkan pemungutan pajak dan mengoptimalkan SDM yang ada di wilayah masing-masing.
Pada umumnya, sambung Sekda, para wajib pajak melunasi pajaknya mendekati batas akhir pembayaran.
Dengan upaya tersebut, kata dia, diharapkan seluruh SPPT yang telah diterbitkan dapat tertagih.
"Tahun 2023 ini terdapat 433.986 SPPT yang diterbitkan dengan presentase yang terbayarkan masih di angka 25,37 persen," ucapnya.
"Tahun sebelumnya jumlah SPPT yang diterbitkan sebanyak 409.787 dengan realisasi 68,45 persen," tutupnya.(jl)
