jejaklombok, Lombok Timur-- Penjabat Bupati Kabupaten Lombok Timur H M Juaini Taofik membuka secara resmi Rapat Pemantauan dan Evaluasi Program Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur periode TW III 2023, bertempat di Rupatama I Kantor Bupati, Rabu (13/12).
Hadir dalam acara tersebut, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Nurul Ichsan Alhuda, PIC Koordinasi dan supervisi Wilayah Bali dan Papua Tengah Handayani, PIC Koordinasi dan supervisi Wilayah NTB dan Papua Pegunungan Ardiansyahputra, Abdul Jalil Marzuki PIC Korsup Papua Barat, Pj Sekda Lombok Timur Hj. Baiq Miftahul Wasli, Plh. Inspektur inspektorat Kabupaten Lombok Timur, dan Pimpinan OPD terkait lingkup Kabupaten Lombok Timur.
Monitoring Center For Prevention (MCP) merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, yang meliputi delapan area intervensi sebagai bagian reformasi birokrasi secara nasional.
Delapan area intervensi program MCP tersebut, yaitu terdiri dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa.
Pj. Bupati Kabupaten Lombok Timur H. M. Juaini Taofik dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada KPK karena sudah membimbing dalam rangka pencegahan korupsi di Kabupaten Lombok Timur. Bupati berharap dengan adanya rapat yang terselenggara, nilai MCP Lombok Timur bisa meningkat.
Selain itu ia juga mengingatkan kepada seluruh OPD terkait untuk terus konsisten dan semangat dalam input data, ia berharap data yang sudah terinput mencapai 90 persen sehingga nilai MCP Lombok Timur naik.
Sementara itu, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Nurul Ichsan Alhuda dalam arahannya memaparkan bahwa kedatangannya beserta tim adalah untuk melaksanakan Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (MCP) dan Pemantauan Pelayanan Publik di Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Tupoksi KPK yakni Pencegahan, Koordinasi, Monitor, Supervisi, Penindakan, dan Ekseskusi pada tindak pidana korupsi.
Dilanjutkan bahwa Tujuan rapat ini adalah pemantauan, penertiban aset, penagihan piutang pajak dan optimalisasi pajak daerah, progres PBJ pengawasan APIP, hasil MCP dan SPI 2022 serta progres MCP dan SPI hingga TW II 2023.
Kehadiran MCP sebagai upaya untuk meminimalisir penyimpangan di daerah, meskipun dalam praktiknya tidak menutup 100% pencegahan penyimpangan di daerah. Dalam hal ini KPK memonitor tata kelola pemerintahan agar tercegah dari tindak pidana korupsi.
