SELONG – Efektifitas Pembangunan di Kabupaten Lombok
Timur tidak lepas dari pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga
merupakan cermin kemandirian suatu daerah dan penerimaan murni daerah yang
merupakan modal utama bagi daerah dalam membiayai pemerintahan dan Pembangunan.
Sehubungan dengan hal tersebut Pemda Lombok Timur melakukan rapat koordinasi
dan evaluasi PAD yang berlangsung di Rupatama I pada Selasa pagi, (11/06)
dihadiri PJ. Sekda Lotim, Asisten 2, inspektur Inspektorat, dan seluruh kepala OPD
terkait.
Pj. Sekda Lotim H. Hasni saat memimpin rapat
menyampaikan bahwa rapat ini diselenggarakan guna melihat sejauh mana
pencapaian target PAD di Lotim yang nantinya menjadi bahan evaluasi bagi semua
kepala perangkat daerah dalam pencapaian target yang telah ditentukan.
Menurut H. Hasni disisi PAD, Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) meminta Pemerintah daerah Lombok Timur agar memaksimalkan potensi yang
dimiliki, guna tercapainya peningkatan PAD yang ditargetnya. Hal tersebut
mengingat di Lombok Timur terdapat banyak restoran, tempat makan dan perhotelan
yang masih belum dimaksimalkan pajaknya.
Posisi PAD Lombok Timur berada di posisi 27,10 persen
dengan target Rp. 160.962.778.642. Namun Jika dilihat progres realisasi PAD
Tahun 2023 dengan 2024 mengalami sedikit kenaikan, dari 151 Miliar menjadi 160
Miliar.
Sementara realisasi PAD sampai dengan 10 Juni 2024,
capaian PAD diatas 25persen dicapai oleh Bank NTB, Dikes, UPTD RSUDLombok
Timur, RSUD Selaparang, Rs Patuh Karya, dan Dinas Pertanian. PAD kurang dari
15-25 persen dicapai DLH, Dinas
Perdagangan, Dinas koperasi dan UMKM, Dinas peternakan dan keswan, dan RSUD R
Soedjono. Sementara capaian 15 persen didominasi oleh Dinas Perhubungan, Dinas
Pekerjaan Umum,Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, Dispora, Diskominfo,
Dinas Kelautan dan Perikanan, BPKAD, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.*
