 |
| Istimewa |
Selong-- Waktu pemungutan dan penghitungan suara, sudah semain dekat dan krusial. Tentu, perpolitikan akan semakin memanas. Dalam upaya menjaga kondusifitas wilayah di Lombok Timur, Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur, menegaskan tetap tegak lurus menjaga netralitas.
Ketua FKKD Lombok Timur, H Khaerul Ihsan, mengatakan, FKKD Lombok Timur pada momen pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, tetap menjaga netralitas. Selain itu, tetap menyerukan semua kepala desa yang tergabung dalam FKKD, tetap menjaga kondusifitas wilayah.
Memang, masalah politik kembali pada personal masing-masing. FKKD tak bisa secara serta merta, harus melakukan penghentian terhadap syahwat politik pribadi anggota FKKD. Akan tetapi dalam koridor kelembagaan dan sesuai regulasi yang ada, FKKD lombok timur tetap mendorong dan mengingatkan kepala desa selalu menjaga netralitasnya.
Dilapangan akuinya, sulit menghentikan, karena saking banyak anggota dan luasnya wilayah. Bicara netralitas oke gampang diucapkan, tapi dalam tataran implementasi dilapangan yang agak susah.
"Tapi dalam bingkai persatuan dan kondusifitas wilayah, tetap saling mengingatkan. Apalagi memasuki waktu yang tinggal menghitung hari. Kami tetap ingatkan bagaimana sukseskan Pilkada yang kondisif,"ucapnya.
Kaitan dengan sikap FKKD pasca adanya anggota FKKD lombok timur yakni Kepala Desa Sukarara, yang terjerat kasus pelanggaran netralitas sebagai kepala desa dan diputus hukuman percobaan tiga bulan atau denda Rp 3 juta, ditegaskan Sikap FKKD terhadap kasus yang sudah terjadi memang tak dipungkirinya. Ia juga tak memungkiri, ketika oknum anggotanya yang terjerat kasus itu, berhadapan secara emosional dengan tim sukses yang pernah memperjuangkan sebelumnya.
Ia yakin dan percaya persoalan yang menjerat oknum kepala desa Sukarara itu, bahwa kepala desa itu paham berada dalam koridor diluar kewajaran.
Tapi karena terkadang sebab adanya andil sebagai tim sukses pada kontestasi Pilkades sebelumnya dan sebagai bentuk balas jasa, sehingga dilibatkan atau diundang yang mengakibatkan mau tidak mau harus menghargai dan menghadiri undangan itu.
"Kami sudah rapat koordinasi dengan jajaran FKKD. Kunci utama ialah saling menjaga kondusifitas wilayah masing-masing. Kalau bicara netralitas selalu kami gaungkan. Cuma lagi-lagi implementasi dilapangan agak susah. FKKD juga tak bisa memonitoring anggotanya dengan berbagai cara. Tapi dengan terlibat, mungkin itu cara dan pola mereka, terkait dengan hajatan politik mereka,"tandasnya.
"Pada prinsipnya, netralitas menjadi harga mati dan aturan harus ditegakkan, serta tetap menjaga netralitas. Masalah ada kepala desa mendukung pasangan calon, itu kembali pada individu mereka,"sambungnya.
Kaitan dengan bila ada anggota FKKD lombok timur terjerat kasus tindak pidana Pemilu, sepanjang ada pengaduan pada Forum, FKKD ditegaskan tidak akan diam.
"Kami wajib melakukan pendampingan, walau pun sekira itu statusnya salah. Soal putusan benar atau salah, ada di pengadilan,"lugas Ihsan seraya mengatakan, untuk membangun kondusifitas wilayah, kami tetap bersinergi dengan instansi terkait seperti Polri, dan TNI.
Sementara itu, Sekretaris FKKD lombok timur, Moh. Jamaludin, mengungkapkan, pihaknya dari FKKD tetap tegak lurus pada regulasi yang ada.
"Sosialisasi tentang netralitas tetap didenggungkan. Seperti itulah komitmen, dan terus digelorakan disetiap pertemuan. FKKD dengan kondisinya tetap stabil dan normal,"pungkasnya. (*)
