LOMBOK TIMUR, jejaklombok.com -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengajak seluruh pihak, termasuk perusahaan swasta ikut ambil bagian menjadi orang tua asuh Keluarga Resiko Stunting (KRS).
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. Lalu Makrifuddin menjelaskan pemerintah tidak bisa sendiri.
Jumlah keluarga resiko stunting (KRS) di NTB, khususnya di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih cukup tinggi. Secara nasional 1 juta keluarga resiko stunting akan dibebaskan tahun 2025 ini. Khusus di NTB, sebanyak 38.552 KK.
"itu yang harus kita dampingi sampai tuntas lewat program Gerakan Orang Tua Asuh Atasi Stunting (Genting)," terangnya.
Posisi NTB sekarang tertinggi jumlah orang tua Asuh stunting. Yakni sebanyak 7.000 KRS sudah miliki orang tua asuh. Targetnya diharapkan segera terwujud, 38 ribu KRS ini memiliki orang tua asuh.
Program Genting ini dilakukan karena selama ini penurunan stunting sangat kecil. Melalui upaya ini dihadapkan bisa menekan kasus stunting.
Pendampingan orang tua asuh ini sebenarnya tidak butuh waktu lama. Cukup tiga bulan saja dan terpantau perubahannya.
Pendampingan juga bisa ke depan berkesinambungan. Pastikan anak-anak stunting ini terpantau sampai usianya 2 tahun.
Selanjutnya kepada para PLKB diminta agar bekerja dengan sungguh-sungguh.
"Harus bahagia menikmati pekerjaan. Jangan bekerja karena terpaksa," demikian pesannya.
Salah satu orang tua asuh KRS di Lotim adalah PT PT Dok dan Perkapalan Air Kantung (DAK) Cabang Lombok. Selasa kemarin, Pgs Staf Bagian General Affair PT DAK, Purnawirawan menyerahkan langsung 10 trai telur untuk KRS.
Purnawirawan menjelaskan sesuai disposisi pimpinannya, perusahaan yang berlokasi di Labuhan Lombok kecamatan Pringgabaya ini akan menjadi orang tua asuh untuk 1000 KRS. Bantuan diberikan berupa telur untuk mencegah terjadinya stunting.
PT DAK ini siap menjadi orang tua asuh selama tiga bulan ke depan dengan menggunakan dana Cotporate Sosial Responsibility (CSR)-nya guna membantu pemerintah mempercepat penurunan prevalensi stunting.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lotim, H. Ahmat sebelumnya mengatakan Pemkab Lotim fokus pada percepatan penanganan stunting, terutama di tingkat desa dan dusun.
Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk tim pendamping keluarga (PPK) di desa. Targetnya adalah menyelesaikan pendataan dan intervensi di 21 kecamatan, dengan target pendampingan 11.000 KRS.
Untuk menuntaskan pendataan dan intervensi dalam tiga bulan pertama, katanya diperlukan evaluasi yang ketat. Data yang dikumpulkan dari kecamatan akan menjadi dasar untuk gerakan orang tua dalam mengakses layanan kesehatan.
Petugas diminta agar menjalankan pemantauan pelaksanaan program pemberian nutrisi, seperti makan telur dua kali sehari, menjadi bagian dari strategi penanganan stunting.
Selain itu, ada komitmen dari pemerintah daerah untuk memberikan regulasi dan kebijakan yang mendukung, termasuk melibatkan perusahaan-perusahaan lokal seperti perusahaan udang di Lombok Timur.
Perusahaan-perusahaan lokal, seperti tambak udang di Pringgabaya dan jaringan ritel modern, akan dilibatkan dalam upaya penanganan stunting. Ini menunjukkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.(jl)
